Jakarta, kpu.go.id - KPU menyiapkan penyelenggaraan pemilu yang lebih profesional, transparan, akuntabel dan berintegritas melalui tiga skema, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu, membangun budaya kerja yang baik dan penguatan aspek teknologi informasi dalam pengelolaan tahapan pemilu. “Kita sedang menyusun master plan teknologi informasi. Kalau selama ini sistem informasi yang kita miliki masih terpisah satu dengan yang lain dan dikelola masing-masing biro, ke depan kita ingin semua sistem informasi terintegrasi secara keseluruhan. Jadi informasi apapun yang ingin diketahui oleh publik lebih mudah diakses sehingga pemilu kita makin dipercaya,†ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di ruang kerjanya, Senin (8/5). Menurut Arief, sistem informasi yang tidak terintegrasi mengandung sejumlah kelemahan. Salah satunya kesulitan dalam akses dan sinkronisasi data. “Karena dikelola masing-masing biro, akses datanya ke kabupaten/kota sendiri-sendiri. Akibatnya terjadi perbedaan data, tetapi bukan karena datanya tidak sinkron, tetapi akses datanya dalam waktu yang berbeda. Misalnya data pemilih ketika masih berstatus daftar pemilih sementara (DPS) dengan daftar pemilih tetap (DPT) otomatis ada perbedaan,†ujarnya. Arief mengatakan pembenahan sistem informasi penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. “Kalau menunggu rekap manual membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui hasil akhirnya. Dengan adanya sistem informasi, hasil sementara dapat diketahui dalam waktu 1 x 24 jam sejak penghitungan suara dimulai. Informasi yang cepat dan akurat penting untuk membangun kepercayaan publik,†ujarnya. Penggunaan teknologi informasi juga berguna untuk memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu. Ketika hasil pemilu sementara sudah dipublikasikan, diketahui dan dimiliki publik, maka peluang terjadinya kecurangan pada level bawah seperti PPS dan PPK dapat diminimalisir. “Transparansi itu menjadi alat kontrol KPU RI terhadap proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua jenjang. Kalau sudah transparan, kemungkinan orang untuk berbuat curang relatif kecil,†ujarnya. Para pengambil kebijakan ekonomi, politik dan keamanan turut terbantu dengan adanya transparansi hasil pemilu. “Semua pihak dapat menggunakan hasil sementara itu sebagai rujukan untuk menyusun kebijakan dalam rangka menjaga situasi dan kondisi Negara tetap stabil,†ujarnya. Untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lanjut Arief, dimulai dengan perbaikan mekanisme rekrutmen penyelenggara. “Kita buat standar operasional prosedur (SOP) rekrutmen yang mengedepankan integritas, independensi, kompetensi dan relationship. Jadi sejak awal kita pastikan bahwa penyelenggara yang direkrut benar-benar kapabel dan kredibel,†ujarnya. KPU, kata Arief, secara terus menerus juga melakukan sosialisasi, internalisasi dan institusionalisasi etika kepada semua jajarannya baik komisioner maupun sekretariat. “Kalau ada penyelenggara yang nakal, kita mendorong agar lebih cepat dapat dikenai sanksi. Kalau tidak ada yang mau melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara yang di bawah, kita sendiri yang berinisiatif melaporkan. Itu sudah kita lakukan sejak tahun 2012,†ujarnya. Arief menyatakan bahwa kontribusi KPU dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu sangat besar, tetapi tetap harus didukung oleh stakeholders lainnya seperti pengawas pemilu, peserta pemilu, pemilih dan pemerintah. (*)